Syariat Islam

Syariat Islam adalah hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat Islam. Tujuan utama seluruh hukum yang diperintahkan Allah adalah untuk memelihara dan menjaga kemaslahatan makhluk dan menghindarkan kerusakan. Selain berisi hukum dan aturan, syariat Islam juga berisi tuntunan bagi umat Islam dalam penyelesaian berbagai masalah kehidupan. Sumber utama syariat Islam adalah al-Qur’an dan hadis Nabi. Maka, sebagian penganut Islam menganggap syariat Islam sebagai panduan menyeluruh dan sempurna bagi seluruh permasalahan hidup manusia. Gubernur Provinsi Aceh menyatakan, penerapan syariat Islam di Aceh merupakan bagian dari sistem hukum nasional. Otorisasi hukum seperti ini adalah amanah konstitusi Republik Indonesia, yang menghargai dan menghormati satuan-satuan masyarakat hukum yang memiliki kekhususan dan karakteristik tersendiri. Dengan demikian, pelaksanaan syariat Islam di Aceh adalah upaya negara untuk membangun masyarakat Aceh, supaya hidup sesuai dengan keyakinan dan ajaran agamanya masing-masing. Meskipun penerapan perda syariat Islam bisa dibilang adalah wujud dari aspirasi daerah, munculnya banyak perda syariat di berbagai daerah (bukan hanya di Aceh) dipandang sebagian kalangan sebagai hal yang sangat menarik. Kelompok yang setuju melihat, perda syariat adalah jawaban dari carut marutnya kondisi bangsa ini, karena sudah sangat jauh dengan hukum-hukum Allah SWT. Namun, kelompok yang kontra menilai bahwa ditetapkannya perda bernuansa agama (perda syariat Islam) dipandang sebagai salah satu bukti pelanggaran yang dilakukan pemerintah daerah, dengan melampaui batas kewenangan yang seharusnya merupakan kewenangan dari pemerintah pusat.

Wudhu

Wudhu’ sebagai rangkaian ibadah yang tidak dapat dipisahkan dari ibadah seorang hamba, khususnya ibadah mah}d}ah. Wudhu’ seseorang dapat batal karena beberapa perkara. Hal-hal yang bisa membatalkan wudhu’ ini dalam fiqh biasa diistilahkan dengan Nawa>qid} al-Wudhu>’ (pembatal-pembatal wudhu). Nawa>qid} al-Wudhu>’  ini ada yang disepakati oleh ulama karena adanya sandaran dalil dari al-Qur’an dan a-Sunnah serta telah terjadinya ijma’ di antara para ulama tentang permasalahan tersebut. Namun ada juga yang masih diperselisihkan oleh mereka keberadaannya sebagai pembatal wudhu’ ataupun tidak. Hal ini disebabkan tidak adanya dalil yang jelas dari al-Qur’an dan al-Sunnah serta tidak terjadinya ijma’ sehingga kembalinya perkara ini kepada ijtihad masing-masing ahl ‘ilmiy. Dalam hal ini, para ulama madhhab melalui hasil ijtihad mereka, telah merumuskan secara jelas tentang Nawa>qid} al-Wudhu>’,  baik yang sudah disepakati ataupun yang masih diperdebatkan dengan tetap mengedepankan al-Tasa>muh} diantara mereka. Hasil buah fikir seperti inilah yang menambah kekayaan tradisi keilmuan Islam, khususnya dalam khazanah hukum Islam.  

Dalam kajian tentang usu>l al-Syari>’ah, para ulama fiqh biasa membagi dalil-dalil ahka>m ke dalam dua kategori, yaitu  dalil qat}’iy dan z}anniy. Dalil qat}’iy adalah ayat-ayat al-Qur’an atau hadis muta>watir yang tidak mengandung pengertian lain dari yang tertulis. Jadi, isi yang dikandungnya jelas, tegas dan dari sumber yang kuat. Sedangkan dalil yang z}anniy adalah dalil yang masih mengandung pengertian lain dari yang tertulis dan berasal dari sumber yang tidak kuat. Dalam pengertian lain bahwa qat}’iy adalah nas} syara’ yang hanya mempunyai satu petunjuk dalam bentuk yang tidak diragukan lagi, sedang z}anniy adalah nas} syara’ yang mempunyai lebih dari satu penunjukkan dan tidak kuat. Terkait dengan pembagian yang terkesan parsial di atas, Ima>m al-Sha>t}ibi> dalam karyanya al-Muwa>faqa>t memiliki pandangan yang berbeda. Menurutnya, di dalam menentukan sebuah hukum, hendaknya seorang mujtahid tidak terjebak dalam penggunaan dalil secara parsial, tetapi harus memperhatikan dulu kulliya>t al- Syari>’ah. Di sini al-Sha>t}ibi mencoba menjelaskan dasar-dasar usu>l al-Fiqh dengan metodologi baru yang berlandaskan pada penelitian penuh (istiqra>’) dari dua sumber syari’ah utama Islam, al-Qur’an dan al-Sunnah, dan juga menjelaskan dasar-dasar utama untuk memahami syari’ah Islamiyah secara lebih menyeluruh.

Abdullah Ahmad al-Na’im

A.    Biografi

Abdullah Ahmad al-Na’im dilahirkan di negara Sudan pada tanggal 19 November 1946. Setelah menamatkan sekolah menengah atas, al-Na’im melanjutkan studi S1 pada fakultas hukum jurusan hukum pidana di Universitas Khourtum Sudan. Na'im meyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Khartoum Sudan dan mendapat gelar LL.B dengan predikat cumlaude. Tiga tahun kemudian (1973) An-Na'im mendapat tiga gelar sekaligus LL.B., LL.M., dan M.A. (diploma dalam bidang kriminologi) dari University of Cambridge, English. Pada tahun 1976, dia mendapat gelar Ph.D., dalam bidang hukum dari University of Edinburgh, Scotland, dengan disertasi tentang perbandingan prosedur prapercobaan kriminal (hukum Inggris, Skotlandia, Amerika, dan Sudan). Pada bulan November 1976 sampai Juni 1985, An-Na'im menjadi staf pengajar ilmu Hukum di Universitas Khartoum, Sudan. Pada tahun yang sama (1979-1985) An-Na'im menjadi ketua jurusan hukum publik di almamater yang sama. Pada bulan Agustus tahun 1985-Juni 1992 An-Na'im menjadi profesor tamu Olof Palme di Fakultas Hukum, Universitas Upshala, Swedia. Pada bulan Juli 1992-1993 menjadi sarjana, tinggal di kantor The Ford Foundation untuk Timur Tengah dan Afrika Utara, di Kairo, Mesir. Pada bulan Juli 1993-April 1995 menjadi Direktur Eksekutif Pengawas HAM di Washington D.C. Dan sejak Juni 1985 sampai sekarang menjadi profesor hukum di Universitas  Emory, Atalanta, GA., Amerika Serikat dan Profesor Luar Biasa di Pusat Hak Asasi Manusia, Fakultas Hukum, Universitas Pretoria (sampai dengan Desember 2010). 

Sejak mudanya dia sudah menggabungkan diri dengan partai Republican Brotherhood pimpinan Mahmud Muhammad Taha, tokoh politik yang mati ditiang gantungan dieksekusi oleh pemerintahan Numeiri karena dituduh murtad.. al-Na’im tergolong pemikir dan penulis yang produktif, terutama berkenaan dengan pengartikulasian pemikiran Taha. Kondisi tersebut sangat bermanfaat bagi kelangsungan gerakan politik Republican Brotherhood, karena semenjak tahun 1970, Toha sudah dilarang untuk melakukan aktifitas politik di hadapan publik.

B.    Gagasan pemikiran politik dan pemerintahan

Statement Ahmad Al-Na'im yang terkait dengan pemerintahan dapat dinilai memeliki muatan politis adalah: Syari'ah akan terus bermain dan berperan penting dalam membentuk dan mengembangkan nilai-nilai etika yang dapat direfleksikan dalam perundang-undangan dan kebijakan publik melalui proses politik dan demokratis. Akan tetapi, saya berpendapat bahwa perinsip-perinsip atau aturan-aturan syari'at tidak dapat diterapkan dan diberlakukan secara formal oleh Negara sebagai hukum dan kebijakan publik, hanya karena alasan bahwa prinsip-prinsip dan aturan-aturan itu merupakan bagian dari syari'ah. Apabila pemberlakuan syari'ah seperti itu diusahakan, maka hal itu merupakan kehendak politik Negara dan bukan hukum Islam. Karena yang dikehendaki oleh hukum Islam adalah, Ummat Islam benar-benar dapat menjalankan keyakinan Islamnya secara sungguh-sungguh, sebagai dari kewajiban beragama bukan karena paksaan Negara Oleh karena itu pemisahan antara Negara dan Islam sangat diperlukan agar syari'ah bisa berperan positif dan mencerahkan bagi kehidupan umat dan masyarakat Islam, pendapat tersebut dapat disebiut (netralitas Negara terhadap agama).

Reformasi Islam yang digagas oleh al-Na’im dengan istilah islah, merupakan konsep ortodok. Konsep ini menggambarkan bahwa masyarakat manusia telah menyimpang jauh dari jalan lurus yang dibentangkan oleh Allah melalui wahyu, maka ulamalah yang bertanggungj awab  mengembalikan orang-orang beriman ke dalam suatu tatanan yang otentik  berlandaskan norma-norma yang dinyatakan dalam al-Qur`an dan Hadis. Menurut Roy P. Motrohadeh, dalam bidang teologi, al-Na’im mengembangkan sebuah gagasan yang relatif baru yang disebut teologi toleransi.

C.     Konsep-konsep Pemikiran Abdullah Ahmed An-Na’im

metodologi pemikiran yang dikembangkan oleh Ahmed Al-Na'im adalah merupakan pewarisan ideology gurunya Muhammad Toha, yaitu teori nask atau evolusi seperti yang dijelaskan diatas, hanya saja Ahmed Al-Na'im. Lebih meluas kepada aspek hukum public, hubungan internasional, dan HAM. Yang meliputi: reformasi konstitusionalisme, reformasi hukum pidana Islam, reformasi hubungan internasional modern,dan reformasi hukum Islam dalam perspektif  HAM. frame pemikiran yang menjadi kekhasan dari An-Na’im, ada tiga konsep dari pemikiran An-Naim yaitu: Reformasi Syariah, Evolutionary Approach dan Secular State menurut An-Na’im. Berikut ini ulasan pemikiran Abdullah Ahmed an-Na’im serta kritikan terhadap pemikirannya tersebut.

Reformasi syariah

Istilah ini digunakan oleh An-Na’im untuk menyebut Syariat Islam. Menurut Na’im, umat Islam sedunia boleh menerapkan hukum Islam, asal tidak melanggar hak orang dan kelompok lain, baik di dalam maupun di luar komunitas Islam. Untuk tujuan itu, Na’im menafikan kesakralan syari’at, karena syari’at bukanlah bersifat ilahiyyah Syari’at, menurutnya, adalah “the product of process of interpretation of analogical derivation from the text of the Qur’an and Sunna and other tradition” (hasil dari proses penafsiran, derivasi melalui qiyas terhadap teks al-Qur’an, Su Setelah syari’at sudah dianggap tidak sakral lagi, kemudian langkah selanjutnya, Na’im menyerukan untuk mereformasi syari’ah. Tapi ia menolak reformasi ini dilakukan dengan framework syari’at yang ada. Sebab dalam framework ini, menurutnya, ijtihad tidak berlaku pada hukum yang sudah disentuh al-Qur’an secara definitive. Sementara hukum yang perlu direformasi itu adalah hukum-hukum yang masuk kategori ini seperti hukum hudud dan qisas, status wanita dan non-muslim, hukum waris dan seterusnya nnah dan tradisi yang lain).

Evolutionary approach

Teori tersebut berisi teori  naskh (sebagaimana dikenal dalam ilmu ushul fiqh), akan tetapi diubah sedemikian rupa, sehingga subtansinya berbeda. Dalam pandangan Mahmout Mohammad Toha, teori neskh lama yang menganggap bahwa ayat-ayat, juga hadits Madaniyah menghapus ayat juga hadits Makkiyah, harus dibalik, yaitu bahwa ayat Makkiyah yang justru menghapus ayat Madaniyah.

Seculer state

Negara sekuler bias menjadikan muslim yang lebih baik. Artinya, memerlukan negara yang membiarkan dan bukan memaksakan agama terhadap seseorang. Sehingga orang bisa menjadi seorang muslim sesuai pilihan. Jika negara memaksakan pandangan Islamnya terhadap seseorang, maka tidak bebas memilih.

D.    Karya-karya Abdullah Ahmed Al-Na'im

Ahmad An-Na'im termasuk tokoh pemikir kontemporer yang produktif. Tercatat, antara tahun 1974-1999  An-Na'im telah menulis sekitar empat puluh artikel panjang dan tujuh puluh artikel pendek, book review. Buku pertama adalah Sudanese Criminal Law: The general principles of Criminal Responsibility (Bahasa Arab), (Omdurman [Sudan]: Huriya Press, 1985). Sedangkan buku keduanya berjudul Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights and international Law (Syracuse, NY: University Press, 1990). Selain itu, dia juga menyunting buku. Ada empat buku yang disuntingnya sendiri dan dua buku disuntung bersama orang lain. Dia juga menerjemahkan buku gurunya, Mohmoud Muhamad Toha yang berjudul The Second Message of Islam (Syracuse, NY: Syracuse University Press., 1987). Kesuluruhan karya-karya An-Na'im berkisar mengenai persoalan HAM, Islam dan hukum.

Daftar Pustaka

Makalah usman adhim 2009. Abdullah Ahmad Al-Na’im. Malang

http://uin-suka.info/ejurnal/index.php?Itemid=28&id=13&option=com_content&task=view

http://ahmadbinhanbal.wordpress.com/2010/11/07/kritik-terhadap-pemikiran-abdullah-ahmed-an-naim-tokoh-liberal-sudan/

http://en.wikipedia.org/wiki/Abdullahi_Ahmed_An-Na%27im

الإستصحاب

ويعد موضوع الاستصحاب من الموضوعات الرئيسة في النحو العربي وأصوله . فيه تظهر عبقرية نحاة العربية في طرائقهم في النظر إلى مسائل النحو أو الفقه، وما امتازوا به من دقة. و سوف سنبحث في هذه المقالة عن الإستصحاب.     

البحث

الاستصحاب لغة[1]: الاستصحاب الاستفعال من الصحبة، وهي الملازمة واستمرار الصحبة واستدامتها. يقال: استصحبت الكتاب وغيره : حملته بصحبتي . وكل ما لازم شيئًا فقد استصحبه. ومن هنا قيل: استصحبت الحال إذا تمسكت بما كان ثابتًا.

الاستصحاب في الاصطلاح : ورد الاستصحاب عند أصحاب أصول الفقه بتعريفات كثيرة تختلف في اللفظ لكنها ترتد إلى معنى واحد وهو أنّ ما ثبت في الزمن الماضي فالأصل

بقاؤه في الزمن المستقبل؛ وهو معنى قولهم : الأصل بقاء ما كان حتى يقوم الدليل على تغيير حاله[2]

فالاستصحاب – من المعنيين اللغوي والاصطلاحي - هو مصاحبة حكم كان ثابتًا في الماضي باقيًا في الحاضار حتى يأتي دليل على تغييره مع بذل الجهد في البحث والطلب، بمعنى أن المجتهد إذا سئل عن حكم تصرف ما ولم يجد نصًا من القرآن الكريم أو السنة ولا دليلا شرعيًا حكم بإباحة التصرف بناءً على أ نّ الأصل في الأشياء الإباحة. وكذلك إذا سئل عن حكم حيوان أو جماد أو نبات أو أ يّ طعام أو شراب، أو عمل من الأعمال ولم يجد دليلا شرعيًا على حكمه، حكم بإباحته؛ لأ نّ الإباحة هي الأصل، ولم يقم دليل على تغييره[3]

الإستدلال بالإستصحاب عند الأصوليين

هذا ويعدّ الاستصحاب من الأدلة الشرعية التي تستفاد منها الاحكام، وقد اتفق جمهور العلماء على أنّ الأدلة المتفق عليها هي : القرآن الكريم، والسنة، والإجماع، والقياس . وهناك أدلة مختلف فيها هي : الاستحسان، والمصالح المرسلة، والاستصحاب، والعرف، ومذهب الصحابي، وشرع من قبلنا[4]

ويرى ابن قدامة أنّ الاستصحاب يعد الأصل الرابع من الأصول وهي :الكتاب، والسنة، والإجماع، والاستصحاب[5]. في حين يرى الجويني أنّ الاستصحاب آخر متمسك للناظر[6].

وجاء في المحصول قوله : "واعلم أنّ القول باستصحاب الحال أمر لا بدّ منه في الدين والشرع والعرف"[7]. وقال الخوارزمي في الكافي : "وهو آخر مدار الفتوى، فإنّ المفتي إذا سئل عن حادثة يطلب حكمها في الكتاب، ثم في السنة، ثم في الإجماع ثم في القياس فإنْ لم يجده يأخذ حكمها من استصحاب الحال في النفي والإثبات"[8]

فالاستصحاب لازم لكل أمر؛ لأنه أصل. وذهب آخرون إلى أنّ الاستصحاب لايستعمل دليلا، ولكن يسوّغ الترجيح به[9]

والاستصحاب عند الأصوليين أنواع منها: استصحاب البراءة الأصلية، والاستصحاب ما دل العقل والشرع على ثبوته، واستصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي حتى يثبت خلافه كاستصحاب الطهارة، واستصحاب الحكم العقلي . . .إلخ. وقد جرى خلاف بين الفقهاء في تطبيق أنواع الاستصحاب، وبينهم مناقشات طويلة لا مجال لعرضها[10]

أثر الإستصحاب

ظهر أثر الاستصحاب عند الفقهاء واضحًا جليًا، فقد اعتمد غير إمام على القول بالاستصحاب في مس ائل كثيرة، ومن ثمّ هي موض ع خلاف بينهم، منها على س بيل المثال لا الحصر:[11]

- الوضوء مما يخرج من البدن من غير السبيلين مثل القيء والرعاف، فقد أخذ الشافعي بالاستصحاب، وذلك لأنّ الأصل عدم النقض فيستصحب الأصل حتى يتبين خلافه.

- حكم المتيمم إذا وجد الماء أثناء الصلاة فصلاته صحيحة استصحابًا للحال.

- الصلح على الإنكار : قال الشافعي بالاستصحاب، وذلك أنّ الأصل براءة الذمة عن الحقوق؛ لأنها خلقت فارغة.

- إرث المفقود الذي لا تعلم حياته أو موته، حيث إنّ الأصل حياته، فيستصحب الأصل حتى يظهر خلافه.

-اختلاف الوارث والموهوب له في أ ّ ن الهبة وقعت في الصحة أو المرض.

- اختلاف المتبايعين في وقت الفسخ.

- وقوع الرضاع المؤثر في التحريم في مدة الحولين أو بعدهما.

حجيته

          الإستصحاب آخر دليل شرعي يلجأ إليه المجتهد لمعرفة حكم ماعرض له, ولهذا قال الأصوليون: إنه آخر مدار الفتوى, وهو الحكم على الشيء بما كان ثابتا له مادام لم يقم دليل يغيره. وهذا طريق في الإستدلال قد فطر عليه الناس وساروا عليه في جميع تصرفاتهم وأحكامهم.[12]

          وعلى هذا الإستصحاب المبادئ الشرعية الآتية: الأصل بقاء ماكان على ماكان حتى يثبت مايغيره, الأصل في الأشياء الإباحة, ما ثبت باليقين لا يزول بالشك, الأصل في الإنسان البراءة.[13]

والحق أن عدّ الإستصحاب نفسه دليلا على الحكم فيه تجوُّزٌ, لأن الدليل في الحقيقة هو الدليل الذي ثبت به الحكم السابق, وما الإستصحاب إلا استبقاء دلالة هذا الدليل على حكمه.[14]

الإختتام

          وقد قرر علماء الحنفي أن الإستصحاب حجة للدفع لا لإثبات, مرادهم بهذا: أنه حجة على بقاء ما كان على ما كان, ودفع مايخالفه حتى دليل يثبت هذا الذي يخالفه, وليس حجة لإثبات أمر غير ثابت. ويوضح هذا ما قرروه في المفقود-وهو: الغائب الذي لا يدرى مكانه ولاتعلم حياته ولا وفاته-فهذا المفقود يحكم بأنه حي بإستصحاب الحال التي عرف بها حتى يقوم دليل علي وفاته. وهذا الإستصحاب الذي دل على حياته حجة تدفع بها دعوى وفاته والإرث منه وفسخ إجارته وطلاق زوجته, ولكنه ليس حجة لإثبات إرثه من غيره, لأن حياته الثابتة بالإستصحاب حياة اعتبارية لا حقيقية.

المراجع

خلاف، عبد الوهاب، علم أصول الفقه، دار الكتب الإسلامية, الطبعة الأولى, 1431 هـــ- 2010 م.

ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري البيضاوي، لسان العرب، دار صادر بيروت.

الشوكاني، محمد بن علي، إرشاد الفحول، دار الفكر، بيروت.

الجوزية, ابن قيم, أعلام الموقعين عن رب العالمين، تح طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات, الأزهرية، ١٩٦٨

المقدسي، ابن قدامة، موفق الدين عبد الله بن محمد بن أحمد، روضة الناظر، المطبعة السلفية، بالقاهرة, ١٣٩٧ ه.

القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس، شرح تنقيح الفصول، دار الفكر، ط 1،١٩٧٣.

الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد الله، تح محمد أبو الفضل إبراهيم، البرهان في علوم القرآن, دار إحياء التراث العربي, ط2, ١٩٥٧.

---

[1]  لسان العرب، ابن منظور مادة صحب.

[2]  إرشاد الفحول، ص ٢٣٧ / شرح تنقيح الفصول، ص ٤٤٧ / أصول الشاشي، ص ٣٩١/ البحر المحيط في أصول الفقه، ٦ /١٧/ روضة الناظر، ص ٨٠ / التمهيد، ص ٤٨٩/ الأحكام، ٥/ ٢/ أعلام الموقعين ١ /٣٣٩ / حاشية البناني على جمع الجوامع. 2/ ٣٤٧/ المستصفى من علم أصول الفقه، ص ٢٢٣.

[3]  علم أصول الفقه، ص ٩١

[4]  علم أصول الفقه، ص ٢٠ وما بعدها.

[5]  روضة الناظر، ص ٧٩

[6]  شرح تنقيح الفصول، ص ٤٤٢

[7]  البرهان في أصول الفقه، ص ١١35

[8]   المحصول في علم أصول الفقه ،٢/ 163وانظر: البحر المحيط في أصول الفقه / 6/17. إرشاد الفحول، ص ٢٣٨ . المسودة، ص ٥٧١

[9]  البرهان في أصول الفقه، ١١٣٥

[10]  لمزيد من التفصيل انظر :نشر البنود على مراقي السعود، ص ٢٥٩ / روضة الناظر، ص ٨٠, أعلام الموقعين, 1/ ٣٣٩. إرشاد الفحول، ص ٣٣٩

 [11] التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص ٤٨٧ وما بعدها . المسودة، ص ٤٨٥ / الأحكام، ص ١٨١ وما بعدها / البحر المحيط في أصول الفقه ٦/١٧ وما بعدها. المستصفى، ص ٢١٧ وما بعدها . نهاية السول، ج ٤، ص ٤٦٠ / روض الناظر، ص 80.

[12]  عبد الوهاب خلاف، علم أصول الفقه، ص:82

[13]  نفس المرجع, ص: 82

[14]  نفس المرجع, ص: 82.